Trending
Rekomendasi
Corpsnews.com, Malaka – Kasus pengeroyokan terhadap wartawan media online Gardamalaka.com Yohanes Seran Bria alias bojes Seran kini sudah di limpahkan dari polres Malaka ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah tetapkan tiga orang tersangka sejak tanggal 21 Oktober Oleh polres Malaka melalui reskrim
Ini yang menjadi pertanyaan publik ada apa? sehingga Polres Malaka tidak panggil dan tahan ketiga tersangka sedangkan semua alat bukti sudah lengkap, sampai kasus pengeroyokan wartawan di desa Haitimuk harus di ambil alih oleh Polda NTT
Tim Kuasa Hukum Yulianus Bria Nahak S.H.,M.H Bahwa berdasarkan surat SP2HP tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Malaka, dengan hasil penelitian perkara pengeroyokan tersebut Polres Malaka telah melimpahkan perkara ini kepada Polda NTT.
Dengan tegas Yulianus mengatakan bahwa dengan adanya pelimpahan perkara tersebut kami minta agar Polda NTT Segera memanggil Tersangka.
Sudah sangat jelas perkara ini tidak bisa ditangani oleh Polres Malaka dan Polres Malaka beralasan bahwa perkara ini bertentantangan dengan jalannya Pilkada di Kabupaten Malaka sehingga perkara ini harus dilimpahkan kepada Polda NTT.
Menurut yulianus, alasan Polres Malaka tidak tepat karena ketiga tersangka tersebut bukan merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati jadi tidak ada kaitannya dengan Pilkada.
Perkara ini merupakan Perkara Tindak Pidana Umum, apabila Polres Malaka mencampuri perkara ini dengan pilkada maka menurut kami Polres Malaka bukan merupakan Penegak Hukum yang netral dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengayom masyarakat.
Perlu kami tegaskan bahwa seorang Wartawan/Jurnalis yang menjalankan tugas dan fungsinya hal itu itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers, dan perlu kami tegaskan lagi bahwa didalam
Kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat.
Wartawan adalah sekolompok warga Negera yang menjalankan profesinya memenuhi hak asasi masyarakat berekspresi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya sebagaimana di jamin oleh Pasal 28 F UUD 1945 , tanpa kemerdekaan pers, hak asasi untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi tidak akan pernah ada, tanpa Pers.
(tim/red).
